Baku Tuding Malapraktek

Kekesalan Dody Sudrajat mungkin sudah pada puncaknya. Isterinya meninggal dunia, tapi dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta tidak mau memberikan rekam medik operasi caesar. “Yang diberi cuma resume,” kata Dody. Kata “malapraktek”pun muncul seketika. Perlakuan dokter itu dianggap Dody sebagai kasus dan melaporkannya pada 30 Juni 2004.


Jika merujuk Bab III pasal 10 ayat dua Peraturan Menteri Kesehatan nomor 749 A/1989 tentang Medical Record, isi medical record jelas milik pasien. “Pasien bisa meminta foto kopi rekam medik,” kata dokter Marius Widjajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI). Tapi pada ayat satu pasal itu juga dikatakan, medical record adalah milik sarana pelayanan kesehatan. Sehingga ini menjadi pembenaran pihak rumah sakit untuk bersikukuh “menahan” medical record itu. Jelas, secara hukum peraturan itu menjadi kontroversi.


Dody tidak sendirian. Sebagai korban buruknya pelayanan kesehatan, banyak pasien yang juga kerap mengadukan kasus malapraketek. Hari demi hari, pengaduan kasus malapraktek di berbagai rumah sakit bermunculan. Ini dipicu oleh kualitas pelayanan kesehatan yang dirasa semakin merugikan pasien. “Ke depan, tuntutan seperti ini akan makin banyak,” kata Ketua Departemen Hukum Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), dokter Herkuntanto, SH, FACLM kepada Pusat Data Persi.


Tapi, jangan pernah tanya angka resmi secara nasional mengenai kasus malapraktek ini. Karena memang tidak ada. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, selama 1999-2004, 126 kasus malapraktek datang dari berbagai rumah sakit, sementara YPKKI menangani 255 kasus pada periode 1998-2004. Kepada salah satu media cetak nasional, Brotowasisto, Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran IDI, pun hanya bisa berkata, “saya prihatin dengan keadaan sekarang yang kami duga semakin banyak terjadi pelanggaran praktek”.


Kasus malapraktek yang ada, menurut Iskandar Sitorus, Pendiri LBH Kesehatan, juga jarang diselesaikan sampai tingkat penyidikan. “Polisi masih tidak paham tentang masalah kesehatan. Sehingga, penanganan polisi terhadap kasus malapraktek kurang optimal,” kata Iskandar.


Apa sih malapraktek? Malapraktek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti praktek kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kodek etik. Malapraktek, menurut Iskandar, terjadi karena tidak adanya perlindungan terhadap pasien dan lemahnya sistem kesehatan di Indonesia. Sementara itu, menurut Marius, salah diagnosis saja sudah bisa diduga malapraktek, jika ada standarnya. Karena, dari salah diagnosis bisa berakibat salah terapi, lalu bisa berakibat fatal, dan banyak pasien tewas di tangan dokter. “Masalahnya, di Indonesia belum ada standardisasi. Sehingga sulit membedakan malapraktek dengan kelalaian, kecelakaan dan kegagalan. Pemahaman malapraktekpun belum seragam. Sehingga kerap pasien menuding terjadi malapraktek, tapi dokter membantahnya,” kata Marius.

Para dokter bisa saja mengklaim tidak melakukan malapraktek dengan alasan sudah mengikuti “buku hijau” mengenai standar penanganan 110 penyakit keluaran IDI. Pada 2000, IDI juga memprakarsai tiga standar baru: pelayanan medik, berisi hal-hal yang harus dilakukan dokter saat berpraktek, kompetensi dokter dan standar etik yang mengatur perilaku dokter terhadap pasien, teman sejawat dan pribadinya. Standar pertama baru dalam keputusan menteri, sementara standar kedua sudah dalam bentuk RUU Praktek Kedokteran. Tapi tentu kita sepakat, ilmu kedokteran bukan matematika: obat X misalnya, belum tentu sama diperlakukan kepada tiap penderita sakit tertentu walau dengan gejala sama. Apalagi seperti dikatakan Marius, “Standar penanganan dibuat IDI, tapi ada juga standar pelayanan yang dibuat Departemen Kesehatan”.


Marius kembali menegaskan, tidak ada standar pelayanan kedokteran yang legal. Standar prosedur operasi yang adapun tidak seragam. Banyak rumah sakit menerbitkan standar berbeda dengan rumah sakit lainnya. Sehingga, pembuktian malapraktek tentu saja semakin sulit jika pasien berpindah-pindah rumah sakit. “Padahal, dugaan malapraktek bisa saja timbul karena dokter tidak sepenuhnya menerapkan informed consent. Artinya, dokter tidak menceritakan secara panjang lebar mengenai penyakit, pemeriksaan, serta terapi yang akan dijalani. Akibatnya, pasien tidak mendapatkan haknya. Jangankan tahu prosedur bedah dan pengobatan, banyak pasien keluar dari ruang dokter tidak tahu diagnosisnya. Pasien pun terpaksa meneken surat persetujuan lantaran ingin cepat sembuh. Seharusnya dokter menemui pasien dan menceritakan semua informasi itu,” kata Marius.


Untuk itu, Iskandar menilai perlunya Undang Undang Pasien yang akan melindungi pasien dari praktek kedokteran, bukan UU Kedokteran. Iskandar mencontohkan UU Pasien yang baru saja ada di Amerika Serikat, saat pemerintahan Bill Clinton. Selain itu, di Asia Tengara, tepatnya Malaysia dan Singapura adalah contoh negara yang menurutnya sudah memiliki sistem kesehatan baik dengan mengadopsi UU Pokok Aturan Kesehatan Inggris. “Di Indonesia, UU Praktek Kedokteran justru diarahkan untuk membuat profesi dokter jadi lebih spesial di depan hukum,” kata Iskadar.


Lebih tegas, Marius mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah peraturan pemerintah tentang standar pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Karena kedua aturan itu sudah cukup sederhana untuk mengatasi terjadinya malapraktek. “Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Kesehatan nomor 23/ 2002 sebagai payung hukum. Tinggal, aturan setingkat peraturan pemerintah yang menjelaskan hal teknis dari undang-undang itu,” kata Marius yang tegas menolak lahirnya UU Praktek Kedokteran.


Dalam kasus kesehatan, kata Marius, dokter bisa diajukan ke meja hijau. Ada peradilan yang bisa dijalankan, pengadilan etika oleh Majelis Kehakiman Etika Kedokteran, disiplin dokter oleh Majelis Dispilin Tenaga Kesehatan dan peradilan umum. Dua pengadilan pertama bisa dibentuk lewat keputusan presiden. “Tapi kurang efektif dalam memberikan keadilan, karena masyarakat kita masih kurang peduli dengan kesehatan,” kata Marius.


Tapi menurut Herkuntanto yang juga mengkritisi kurang berjalannya mekanisme pengawasan terhadap tenaga kesehatan sebagai penyebab terjadinya perbuatan menyimpang, UU Praktek Kedokteran tetap diperlukan. “Sebaiknya, pengawasan terhadap tindakan tenaga dokter diakomodasi secara jelas dan terinci dalam Rancangan Undang-Undang Praktek Kedokteran,” kata Herkuntanto. UU itu dinilai bermanfaat untuk menyelesaikan persengketaan antara dokter, pasien maupun RS. Karena beberapa prinsip seperti aspek registrasi, bagaimana menjaga kinerja tenaga dokter, mengawasi praktek serta mengadili jika terjadi sengketa, seharusnya diakomodir UU itu.


Ungkapan Herkuntanto sebenarnya merupakan “tamparan” untuk pemerintah dan IDI. Karena tidak berjalannya sistem pelayanan kesehatan dengan baik di negeri ini. Mencuatnya kasus malapraktek adalah cerminan, para dokter yang sekadar menyandarkan diri pada “buku hijau”, bukan pada proses sosial yang bisa berdampak hukum. Bayangkan, organisasi profesi seperti IDI saja tidak mampu menghukum para dokter yang dianggap melanggar keprofesian.

Pengaduan malapraktek ke LBH Kesehatan sejak 1999

6 September 2003: Mahdalena Kasenger menuntut RS Persahabatan, karena putrinya Rinneke R meninggal dunia yang diduga diakibatkan malapraktek dokter di rumah sakit itu. Kasus ini belum selesai dan tidak jelas sudah sampai tingkat mana pengusutannya.


3 Oktober 2003: Farhan menuntut RS Fatmawati karena anaknya yang masih bayi, Dwi Indah Susan meninggal dunia yang diduga diakibatkan malapraktek dokter di rumah sakit itu. Kasus ini juga belum selesai dan tidak jelas perkembangannya.


19 April 2004: Wulan Yulianti dari Cikarang mengadukan dokter di RS. Cipto Mangunkusumo terhadap kasus tumor di perutnya.


26 April 2004: Latifa Dwi dari Jakarta menuntut RS. Haji Jakarta terhadap derita demam berdarah dan usus buntu.


5 Juni 2004: Herly Hutauruk mengadukan RS. Budi Lestari dan RS. Hermina, lantaran anggota keluarganya, Jeremiah terkena pendarahan otak.


11 Juni 2004: Pasien Mindo dari Jakarta mengadukan RS. Persahabatan terhadap kasus hernia.


15 Juni 2004: Rahma Aulia yang menderita Hidrocepalus, melalui orang tuanya, Suhartini, mengadukan RSCM.


24 Juni 2004: Ngatmi penderita kanker payudara di Jakarta, yang tangannya membesar mengadukan dokter yang menanganinya di RS. Persahabatan.


30 Juni 2004: Dody Sudrajat melaporkan dokter di RS. Persahabatan terhadap dugaan malapraktek berdasarkan tidak diberikannya isi rekam medik istrinya yang meninggal pasca operasi caesar di rumah sakit itu.

Pengaduan malapraktek ke YPKKI sejak 1998

Data yang masuk ke YPKKI terbatas publikasinya, seperti nama rumah sakit, dokter dan penyelesaian kasus tidak dipaparkan. “Karena YPKKI adalah mediasi, bukan advokasi hukum. Kami punya kesepakatan dengan pihak terkait untuk tidak melakukan publikasi nama kedua pihak,” kata Marius.


Tahun 1998: Pasien di Jakarta mengadukan dokternya karena mengakibatkan penyakit komplikasi pasca bedah THT. Kasus ditangani Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Jakarta, tapi belum jelas penyelesaiannya.


Di Banjarmasin, pasien mengadukan dokternya karena mengakibatkan kebutaan pasca bedah mata. Selesai dengan Majelis Kehormatan Etika.


1999: Komplikasi ploderma gangrenosa pada operasi usus buntu, membuat pasien di Jakarta mengadukan rumah sakitnya. Kasus diselesaikan mediasi yayasan pemberdayaan konsumen kesehatan Indonesia.


DM, pasien di Jakarta mengadukan dokter yang mengamputasinya, karena dianggap tidak perhatian. Pasien kemudian meninggal dan kasus tidak dilanjutkan pihak keluarga.


Pasien di Jakarta mengadukan dokternya karena terjadi komplikasi amnesia pada bedah laparaskopi. Kemudian, pengaduan tidak diteruskan lagi.


2000: Kasus selang kateter tertinggal dalam tubuh pasien selama 2,5 tahun pasca operasi, menyeret dokter dan rumah sakit di Jakarta. Masalah dengan dokter selesai lewat mediasi yayasan, sementara masalah dengan rumah sakit dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum UI.


2001: Kasus penahanan jenazah oleh dokter di Surabaya sebagai jaminan biaya perawatan. Pengaduan tidak diteruskan karena keluarga pasien takut diteror.


Karena dianggap tidak memberikan informasi kepada pasien, dokter yang melakukan operasi pengangkatan ginjal diadukan, dan kasus naik sampai tingkat pengadilan.


Pasien di Jakarta mengadukan dokter yang melakukan operasi batu empedu, padahal dokter itu tidak berkompeten mengoperasi. Sayangnya, pengaduan tidak diteruskan pasien.


2002: Lantaran derita komplikasi pasca operasi prostat, pasien di Jakarta mengadukan dokter dan rumah sakit. Kasus ini selesai lewat mediasi yayasan.


Pasien di Jakarta mengadukan dokter yang dinilai lalai karena kassa tertinggal saat operasi caesar. Kasus ini selesai lewat mediasi yayasan.


Orang tua bayi yang mengalami pendarahan di kepala (intracenial) akibat operasi caesar, mengadukan dokter dan rumah sakit di Jakarta. Kasus ini selesai lewat mediasi yayasan.


Dokter bersalin di Depok diadukan karena terlambat menolong pasien yang ingin bersalin, sehingga bayi meninggal dunia dalam kandungan.


2003: Dokter di Medan diadukan pasiennya lantaran harus melakukan operasi sampai tujuh kali untuk memperindah payudara. Kasus ditangani Ikatan Dokter Indonsia Medan.


Dokter spesialis kulit di Jakarta diadukan pasiennya, karena pasca operasi wajah pasien menjadi keloid yang diduga akibat laser sesurfacing dokter itu. Kasus naik sampai tingkat pengadilan.


Apoteker di Jakarta diadukan pasien, lantaran obat generik yang diresepkan dokter diganti dengan obat bermerek paten oleh apoteker.


Lantaran terjadi komplikasi jantung yang diduga akibat suntik lemak oleh dokter umum bersertifikat pendidikan ketrampilan perawatan kulit tingkat dasar dan lanjut, pasien di Jakarta mengadukan dokter itu. Kasus ini masih dalam proses di yayasan.


Dokter di Singapura sebagai penyebab kematian pasien kanker otak pasca operasi. Kasus ini masih diproses yayasan.

Levi Silalahi, Yophiandie Kurniawan, Berbagai Sumber

Kamis, 05 Agustus 2004

Referensi: http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/08/05/nrs,20040805-01,id.html

Tags:

Buat Akun Baru
Reset Password